Klikpantura com BANTEN — PDI Perjuangan Banten mendorong pemanfaatan teknologi untuk memperkuat sistem peringatan dini bencana di daerah. Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Banten, Abraham Garuda Laksono, menegaskan upaya mitigasi harus menghasilkan langkah nyata yang mampu meningkatkan keselamatan masyarakat.
Dorongan tersebut disampaikan Abraham saat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Banten melakukan kunjungan koordinasi ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten dan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Merak, Kamis (10/9/2026).
Kunjungan itu merupakan tindak lanjut perintah DPP PDI Perjuangan sekaligus bentuk kepedulian partai terhadap kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di Banten.
Salah satu teknologi yang menjadi perhatian Abraham adalah *cell broadcast alert system*. Teknologi komunikasi seluler tersebut memungkinkan pemerintah atau otoritas berwenang mengirimkan pesan peringatan secara instan ke perangkat telepon seluler dalam wilayah geografis tertentu.
Menurut Abraham, masyarakat tidak cukup hanya memperoleh informasi setelah bencana terjadi. Sistem peringatan harus mampu menjangkau warga dengan cepat ketika ancaman mulai terdeteksi.
“Kalau terjadi gempa, masyarakat harus mendapatkan peringatan sedini mungkin. Jangan sampai informasi datang ketika masyarakat sudah panik dan tidak tahu harus melakukan apa,” ujar Abraham.
Ia menilai pemanfaatan teknologi tersebut dapat menjadi salah satu opsi untuk mempercepat penyampaian informasi kepada masyarakat di kawasan yang berpotensi terdampak.
Dengan peringatan yang diterima lebih cepat, warga memiliki kesempatan untuk meningkatkan kewaspadaan dan melakukan evakuasi apabila diperlukan.
“Teknologinya harus kita manfaatkan. Ketika ada gempa atau ancaman bencana lainnya, masyarakat di wilayah yang berpotensi terdampak bisa langsung mendapatkan informasi. Tujuannya sederhana, agar masyarakat lebih siap menyelamatkan diri,” kata Abraham.
Bahas Potensi Megathrust hingga Anak Krakatau
Kunjungan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Banten diawali ke BPBD Provinsi Banten pada pukul 10.00-11.00 WIB.
Pertemuan dibuka Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Banten Lutfi dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Barhum.
Dalam pertemuan tersebut, Yeremia Mendrofa menjelaskan tujuan kedatangan rombongan, antara lain menyerahkan kuesioner kepada BPBD untuk memperoleh informasi mengenai kondisi dan kebutuhan penanggulangan bencana di Banten.
Data tersebut diharapkan dapat menjadi bahan penyampaian kepada Gubernur Banten, terutama apabila terdapat kebutuhan penguatan fasilitas maupun kebijakan dalam menghadapi potensi bencana.
Setelah dari BPBD, rombongan melanjutkan kunjungan ke BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Merak pada pukul 11.20-12.30 WIB.
Pertemuan di BMKG dibuka Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Merak Anton Daud bersama Barhum.
Dalam pertemuan tersebut, Abraham turut memaparkan tujuan kunjungan sekaligus berdiskusi mengenai sejumlah isu kebencanaan yang penting bagi Banten.
Pembahasan mencakup potensi gempa megathrust, El Nino berkepanjangan hingga dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.
Abraham menilai berbagai potensi ancaman tersebut perlu mendapat perhatian serius. Kesiapsiagaan bencana, kata dia, tidak boleh baru dilakukan ketika bencana sudah terjadi.
“Mitigasi bukan pekerjaan setelah bencana datang. Mitigasi adalah bagaimana kita mempersiapkan masyarakat sebelum bencana itu terjadi,” tegasnya.
Menurut Abraham, koordinasi antara pemerintah, lembaga teknis, DPRD dan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun budaya kesiapsiagaan bencana.
Ia juga menegaskan kepedulian terhadap persoalan kemanusiaan harus terus diwujudkan dalam kerja politik.
“PDIP adalah partai yang didasari rasa kemanusiaan. Karena itu, ketika berbicara tentang bencana, yang kita pikirkan pertama adalah bagaimana keselamatan masyarakat bisa menjadi prioritas,” ujar Abraham.
### Masyarakat Harus Menjadi Bagian dari Sistem
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Banten menilai informasi dari lembaga teknis seperti BPBD dan BMKG penting untuk memperkuat pengambilan kebijakan di tingkat daerah.
Selain berdiskusi, rombongan juga menyerahkan kuesioner kepada kedua instansi untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi, kebutuhan serta langkah-langkah penanggulangan bencana yang diperlukan.
Abraham menilai hasil koordinasi tersebut harus ditindaklanjuti dengan membangun sistem komunikasi kebencanaan yang lebih cepat dan mudah diterima masyarakat.
“Jangan hanya membangun kesiapan di tingkat pemerintah. Masyarakat juga harus menjadi bagian dari sistem itu. Mereka harus tahu kapan harus waspada, ke mana harus evakuasi, dan informasi apa yang harus dipercaya,” katanya.
Menurut dia, masyarakat perlu ditempatkan sebagai bagian penting dalam mata rantai penanggulangan bencana, bukan hanya sebagai penerima informasi setelah bencana terjadi.
Karena itu, teknologi peringatan dini harus diikuti dengan edukasi dan kesiapan masyarakat agar informasi yang diterima dapat segera direspons dengan tindakan yang tepat.
### Abraham: Jangan Berhenti sebagai Kunjungan Formal
Abraham berharap koordinasi Fraksi PDI Perjuangan dengan BPBD dan BMKG tidak berhenti sebagai kunjungan formal, tetapi menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti pemerintah daerah.
“Ujungnya bukan sekadar laporan kunjungan. Kita ingin ada langkah nyata. Kalau ada teknologi yang bisa membuat masyarakat lebih cepat menerima peringatan, kenapa tidak kita dorong untuk digunakan?” ujar Abraham.
Kunjungan ke dua instansi tersebut dilakukan atas dasar perintah DPP PDI Perjuangan sebagai bentuk kepedulian terhadap upaya tanggap dan mitigasi kebencanaan.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Banten menilai koordinasi dengan lembaga teknis diperlukan untuk memperoleh informasi yang dapat menjadi dasar penguatan kebijakan kebencanaan di daerah.
Kunjungan tersebut dihadiri Barhum, Abraham Garuda Laksono, Yeremia Mendrofa, Madsuri, Wawan Sumarwan, Toha dan Nia Purnamasari.
Dua kunjungan dalam satu hari itu sekaligus menegaskan pentingnya memperkuat mata rantai kebencanaan di Banten, mulai dari pemantauan ancaman, koordinasi antarlembaga, penyampaian informasi hingga kesiapan masyarakat melakukan evakuasi
Red
