Klikpantura.com Kabupaten Tangerang – Bupati Tangerang Maesyal Rasyid menerima audiensi dari jajaran Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Banten dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten Tangerang Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) di Pendopo Bupati Tangerang,” Kamis (07/05/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang diskusi antara pemerintah daerah dan organisasi masyarakat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas di Kabupaten Tangerang.
Dalam audiensi itu, Bupati Tangerang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, serta jajaran dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (SDA).
Ketua DPW GMPK Banten, Mohammad Jembar, menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Pemerintah Kabupaten Tangerang menerima berbagai masukan dari masyarakat.
Menurutnya, GMPK membawa sejumlah rekomendasi penting untuk mendukung pelayanan publik yang lebih baik dan pemerintahan yang akuntabel.
Salah satu poin yang disoroti adalah pentingnya penegasan regulasi kelas jalan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Regulasi tersebut dinilai penting untuk menjaga kualitas infrastruktur jalan melalui pengendalian kendaraan bertonase besar.
“Kami berharap ada penguatan aturan terkait kelas jalan agar infrastruktur daerah tetap terjaga dan tidak cepat rusak akibat kendaraan dengan muatan berlebih,” ujar Jembar.
Sementara itu, Ketua DPD GMPK Kabupaten Tangerang, Tubagus Rais Fathoni, menyoroti pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk). Ia meminta adanya penyederhanaan birokrasi agar masyarakat lebih mudah dalam mengurus dokumen kependudukan sekaligus mencegah potensi penyimpangan.
Selain itu, GMPK juga menekankan pentingnya pengawasan di sektor pendidikan agar terbebas dari praktik komersialisasi, terutama dalam pengadaan sarana dan kebutuhan sekolah.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Bupati Tangerang Maesyal Rasyid menyampaikan apresiasi kepada GMPK atas perhatian dan kontribusinya terhadap pembangunan daerah.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap kritik dan saran sebagai bagian dari penguatan sistem pengawasan dan perbaikan pelayanan publik.
“Terkait regulasi kelas jalan, saat ini pemerintah daerah sedang melakukan kajian agar kebijakan yang nantinya diterapkan memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dijalankan secara efektif,” kata Maesyal.
Bupati juga menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas pelayanan publik, termasuk di sektor pendidikan dan administrasi kependudukan.
“Tidak ada ruang untuk praktik komersialisasi di luar aturan yang berlaku. Integritas harus menjadi landasan utama dalam pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Di akhir pertemuan, kedua pihak sepakat untuk terus membangun sinergi demi mewujudkan Kabupaten Tangerang yang maju, bersih, dan sejahtera bagi masyarakat.
Abet
