Klikpantura.com Kabupaten Tangerang– Kegiatan pengawasan bidang pemerintahan dan hukum yang dilakukan oleh Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Komisi I DPRD Provinsi Banten berlangsung di Stadion Mini Sipatan pada Rabu (22/04/2026) Kegiatan ini dipimpin langsung oleh anggota Komisi I bersama tokoh masyarakat Sepatan Ketua RT Bory Leo.
Pengawasan ini merupakan bagian dari tugas dan fungsi DPRD dalam memastikan pelaksanaan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip tata kelola yang baik.
Dalam kegiatan tersebut, anggota Komisi I meninjau langsung kondisi fasilitas publik serta berdialog dengan pemain bola ouldstar Sepatan dan masyarakat sekitar.
Ketua RT Bory dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi atas kehadiran DPRD Provinsi Banten yang turun langsung ke lapangan. Menurutnya, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, khususnya terkait pelayanan publik dan penegakan hukum di wilayah sepatan
“Dengan adanya kunjungan ini, kami berharap berbagai permasalahan yang ada di masyarakat dapat segera ditindaklanjuti, terutama yang berkaitan dengan pemerintahan dan hukum,” ujarnya.
Sementara itu, H.Pinan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Banten menegaskan bahwa hasil dari kegiatan pengawasan ini akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi kepada pemerintah daerah. Fokus utama pengawasan meliputi kinerja aparatur, pelayanan administrasi, serta penegakan regulasi di tingkat lokal.
Selain itu, Komisi I juga menyoroti soal jalan raya Sepatan Pakuhaji yang dinilai sangat penting dalam peningkatan dan pembangunan jalan agar cepat teratasi,” tegasnya
Dan kami tegaskan sarana dan prasarana di Stadion Mini Sipatan agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat, baik untuk kegiatan olahraga maupun sosial kemasyarakatan.
Kegiatan berlangsung dengan lancar dan diakhiri dengan permainan sepak bola antar ouldstar di wilayah kecamatan Sepatan
Kami berharapkan melalui pengawasan ini, sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat semakin kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di Provinsi Banten.
Abet
