Klikpantura.com TANGERANG – Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kabupaten Tangerang mencanangkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Anti Rentenir untuk membantu masyarakat di wilayah itu.
Pembentukan Satgas itu pun mendapat dukungan dari sejumlah pihak mulai dari Pemkab Tangerang, Tokoh penggerak Ekonomi Syariah Banten hingga PWI Kabupaten Tangerang.
Ketua Umum MES Kabupaten Tangerang, Mohamad Mahrusillah menegaskan bahwa gurita rentenir saat ini telah merambah jauh hingga ke wilayah pelosok desa khususnya di Kabupaten Tangerang.
Kondisi tersebut menuntut hadirnya gerakan bersama yang terstruktur dan masif untuk membentengi serta memberikan pendampingan bagi warga terjerat utang.
“Dari Kosambi sampai Solear, masalahnya mirip, warga kepepet lalu tergiur jalan pintas hingga utangnya membengkak ratusan persen,” kata Mahrusillah.
Mahrusillah menjelaskan satgas anti rentenir yang didirikan oleh pihaknya ini didalamnya akan disi oleh para ulama, pemerintah, ormas, wartawan, sampai mahasiswa.
“Kalau mereka punya sindikat hitam, kita lawan dengan sindikasi putih ada ulama, pemerintah, ormas, wartawan, sampai mahasiswa untuk mengedukasi, nerima aduan, dan dampingi warga,” pungkasnya.
Sementara Tokoh penggerak Ekonomi Syariah Banten KH Embay Mulya Syarief mengatakan praktik pinjaman ilegal bukan sekadar masalah utang-piutang, melainkan sudah merenggut ketenangan hidup dan kesejahteraan warga.
“Kasihan warga kita yang jadi korban penipuan berkedok pinjaman sampai hidupnya nggak tenang,” kata KH Embay Mulya Syarief di pendopo Bupati Tangerang, Jumat 11 September 2026.
KH Embay Mulya Syarief berharap kehadiran satgas anti rentenir ini diharapkan bisa membantu masyarakat untuk mengatasi rentenir yang kian marak khususnya di Kabupaten Tangerang.
“Makanya, Satgas Anti-Rentenir ini harus benar-benar hadir dan terasa manfaatnya buat seluruh warga Tangerang,” tutup KH Embay Mulya Syarief.
*Pembentukan Satgas Anti Rentenir Didukung Pemerintah dan Wartawan*
Dukungan terhadap pembentukan satgas anti rentenir ini juga mengalir dari Pemkab Tangerang dengan menghadirkan lembaga pembiayaan yakni BPR, PT LKM dan UPDB, sebagai alternatif pembiayaan.
“Saya hadirkan UPDB, PT LKM dan BPR. Bantu masyarakat kita yang mau pinjam, persyaratan mudah dan ringan bunganya supaya masyarakat tidak ke rentenir,” kata Bupati Tangerang Maesyal.
Meski begitu lanjut Maesyal upaya mencegah masyarakat terjerat rentenir juga harus dibarengi dengan menyediakan akses pembiayaan yang mudah dan mendorong masyarakat memenuhi kewajibannya.
“Kita hadir untuk memberikan solusi. Kalau diberikan kemudahan untuk pinjam, jangan lupa kewajibannya. manfaatkan lembaga yang resmi dan jangan sampai ke rentenir,” pungkasnya.
Tidak hanya Pemkab Tangerang dukungan terhadap pembentukan satgas anti rentenir juga datang dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Tangerang.
Ketua PWI Kabupaten Tangerang terpilih Hendra Wijaya, mengapresiasi langkah cepat Pemkab, PT LKM AKR, dan MES dalam membentuk satgas anti rentenir itu.
“Kehadiran Satgas Anti-Rentenir menjadi angin segar bagi masyarakat, mengingat maraknya warga yang terjerat perangkap utang ilegal di wilayah Tangerang,” kata Hendra
Hendra menegaskan pihaknya siap berperan aktif untuk mengawal serta mempublikasikan berbagai program edukasi dan penanganan yang dilakukan oleh satgas tersebut.
“PWI Kabupaten Tangerang akan mengawal gerakan ini, mulai dari menyosialisasikan bahaya rentenir hingga menyebarluaskan program-program edukasi,” tandasnya. (*).
