Klikpantura.com Kota Tangerang, 29 Januari 2026— Perisai Demokrasi Bangsa Kota Tangerang menggelar Seminar Nasional bertajuk *“Penguatan Pengawasan Partisipatif dalam Menjaga Integritas Demokrasi”* pada Kamis (29/1/2026). Kegiatan ini berlangsung di Kantor KPU Kota Tangerang dan dihadiri berbagai elemen masyarakat yang peduli terhadap masa depan demokrasi Indonesia.
Seminar ini menjadi ruang refleksi sekaligus konsolidasi gerakan masyarakat sipil untuk memastikan demokrasi tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga substantif, berkeadilan, dan benar-benar berpihak pada rakyat.
Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Cipayung Plus, Organisasi Kepemudaan (OKP), aktivis demokrasi, mahasiswa, penyelenggara pemilu, serta berbagai unsur masyarakat sipil lainnya.
Dalam forum ini, para narasumber menegaskan bahwa pengawasan partisipatif merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi modern. Hal ini menjadi semakin penting di tengah kompleksitas politik elektoral, maraknya disinformasi di ruang digital, serta potensi penyalahgunaan kekuasaan.
Ketua Perisai Demokrasi Bangsa Kota Tangerang, **Fahrizal, SH**, dalam sambutannya menekankan bahwa pengawasan demokrasi tidak boleh hanya dibebankan kepada lembaga negara. Menurutnya, masyarakat harus terlibat aktif sebagai bagian dari kontrol terhadap kekuasaan.
“Demokrasi tidak hanya diukur dari seberapa sering pemilu diselenggarakan, tetapi dari seberapa kuat kontrol rakyat terhadap kekuasaan. Pengawasan partisipatif adalah wujud nyata kedaulatan rakyat dalam praktik demokrasi,” ujarnya.
Dalam diskusi panel, para narasumber mengulas berbagai tantangan pengawasan pemilu di era digital, seperti praktik politik uang, politisasi birokrasi, penyebaran hoaks, serta masih rendahnya literasi politik masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara masyarakat sipil, media, akademisi, dan lembaga pengawas pemilu dinilai sangat penting untuk menciptakan demokrasi yang transparan dan akuntabel.
Seminar ini juga menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, di antaranya penguatan pendidikan politik bagi warga, digitalisasi sistem pelaporan pelanggaran pemilu, serta perlindungan hukum bagi pelapor dan relawan pengawas.
Sebagai penutup, panitia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak bersikap apatis terhadap proses demokrasi. “Demokrasi bukan hanya urusan elite politik, melainkan tanggung jawab seluruh warga negara. Tanpa partisipasi publik yang aktif dan kritis, demokrasi akan kehilangan maknanya,” tegasnya.
